Aspirasi Umrah – Setelah melewati berbagai dinamika dan polemik, pengurus BEM KM Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) resmi dilantik, berlangsung pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Auditorium UMRAH.
Momen ini seharusnya menjadi awal baru bagi mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi, namun isu independensi organisasi ini justru menjadi sorotan utama.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Auditorium UMRAH dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta sejumlah organisasi mahasiswa.
Namun, di tengah euforia pelantikan, muncul pertanyaan besar: Sejauh mana BEM KM UMRAH benar-benar independen dan bebas dari intervensi pihak rektorat?
Kritik Mahasiswa: Independensi yang Dipertanyakan
Sejumlah mahasiswa menilai bahwa BEM KM UMRAH saat ini tidak sepenuhnya independen.
Mereka mengkritik adanya dugaan intervensi dari pihak rektorat yang dianggap telah melemahkan posisi BEM sebagai organisasi mahasiswa yang seharusnya menjadi oposisi konstruktif terhadap kebijakan kampus.
“BEM KM seharusnya menjadi suara mahasiswa, bukan kepanjangan tangan rektorat. Jika mereka tidak bisa menjaga independensinya, maka fungsinya sebagai badan eksekutif mahasiswa patut dipertanyakan,” ujar salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, beberapa mahasiswa menyayangkan dinamika panjang yang terjadi sebelum akhirnya BEM KM UMRAH kembali aktif.
Mereka menilai bahwa vakumnya organisasi ini dalam beberapa waktu terakhir telah membuat aspirasi mahasiswa tidak terakomodasi dengan baik.
“Kami kehilangan wadah perjuangan selama BEM KM tidak aktif. Sekarang mereka kembali, tetapi apakah mereka benar-benar siap menjalankan tanggung jawabnya? Itu yang harus dibuktikan,” tambahnya.
Tantangan Besar bagi Kabinet Bahtera Maritim
Kembalinya BEM KM UMRAH di bawah Kabinet Bahtera Maritim bukan hanya soal seremonial pelantikan, tetapi juga menguji sejauh mana kepemimpinan baru ini mampu membuktikan eksistensinya.
Tantangan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan mahasiswa serta memastikan bahwa BEM benar-benar menjadi organisasi yang mandiri dan tidak tunduk pada kepentingan rektorat.
“Kami ingin melihat langkah nyata, bukan hanya simbolis. Jika hanya ada BEM tanpa pergerakan yang jelas, maka tidak ada gunanya,” tegas salah satu mahasiswa FISIP.
Kini, sorotan publik kampus tertuju pada Kabinet Bahtera Maritim. Waktu akan membuktikan apakah mereka benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan semestinya atau justru kembali kehilangan arah di tengah dinamika kampus yang terus berkembang. (Jo)
